Pansus DPRD Agam Himpun Aspirasi LKAAM, UMKM dan Nakes untuk Rekomendasi LKPj 2025
Panitia Khusus (Pansus) II Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)
DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat kerja bersama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), perwakilan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Agam, dalam rangka pembahasan LKPj Bupati Tahun Anggaran 2025, Senin (20/4) di aula utama DPRD setempat.
Rapat tersebut bertujuan guna menggali peran serta dukungan lembaga adat dan sektor ekonomi kerakyatan dalam mendorong pencapaian misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen LKPj Bupati 2025.
Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus, Dr. Yopi Eka Anroni, SE, ME, CHRM. Wakil Ketua Pansus Joni Putra, S.Kom, MM dan sejumlah anggota Pansus, Yandril, S Sos, Ir. Fairisman, Hardianto, Akmal Piliang, Nesi Harmita, ST dan Jondra Marjaya.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Pansus DPRD Dr. Yopi Eka Anroni, SE, ME, CHRM, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, LKAAM, dan pelaku UMKM sangat penting guna memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, LKAAM dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai adat dan memperkuat karakter sosial masyarakat, sementara UMKM menjadi tulang punggung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Ketua LKKAM Edi Junaidi, Dt. Gampo Alam Nan Hitam, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat berbasis adat dan budaya Minangkabau yang sejalan dengan arah pembangunan daerah.
Namun demikian, LKAAM juga berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah terhadap eksistensi dan penguatan organisasi LKAAM. Hal ini mengingat Kabupaten Agam memiliki posisi strategis sebagai ikon Luhak Agam yang menjadi etalase dalam pelestarian adat dan budaya Minangkabau.
Dengan dukungan yang optimal, LKAAM optimistis dapat terus berkontribusi secara maksimal dalam mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.
Sementara itu, perwakilan UMKM menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya perlunya peningkatan akses permodalan, pembinaan berkelanjutan, serta dukungan pemasaran produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Hal senada juga diutarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Melalui perwakilannya, menyampaikan harapan besar kepada Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD agar lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan dalam pembahasan LKPj kepala daerah.
Dalam rapat bersama, Ia menekankan pentingnya peningkatan dukungan terhadap tenaga medis dan paramedis, baik dari sisi insentif maupun fasilitas kerja. Mereka menilai, peran tenaga kesehatan sangat vital dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
IBI dan IDI berharap, melalui rekomendasi Pansus LKPj DPRD, pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan tenaga kesehatan, sehingga pelayanan publik di sektor kesehatan semakin maksimal dan merata.
Menanggapi hal itu, sejumlah anggota Pansus DPRD menegaskan bahwa berbagai masukan dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rekomendasi terhadap LKPj Bupati Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.
(Humas DPRD Agam)
