Padang — Ketua DPRD Kabupaten Agam, H. Ilham, Lc, MA, menghadiri Asistensi dan Monitoring Penggunaan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026 untuk Penanganan Bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang dilaksanakan di Auditorium Gubernuran, Selasa (26/5).
Kegiatan tersebut dibuka resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi dan diikuti oleh unsur pemerintah daerah, DPRD kabupaten/kota, serta instansi terkait dari seluruh wilayah Sumatera Barat.
Dari Pemkab Agam juga diikuti oleh Sekretaris Daerah M. Lutfi, Asisten Bidang Administrasi Umum, Syatria, Kepala Inspektorat Welfizar, Kepala Bappeda, Hamdi, Kepala BKAD Egie Pratama Mulya dan Kepala Pelaksana BPBD, Rahmad Lasmono.
Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pemaparan terkait kebijakan penggunaan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Dir. PAD Kemendagri, Armando terkait mekanisme penganggaran, serta strategi optimalisasi pemanfaatan anggaran dalam mendukung upaya penanganan bencana di daerah.
Selain itu, forum ini juga menjadi sarana koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat kesiapsiagaan serta respons terhadap berbagai potensi bencana.
Kepada Humas, Ketua DPRD Agam, H. Ilham, Lc, MA, menyampaikan bahwa kegiatan asistensi dan monitoring tersebut sangat penting sebagai upaya meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap tata kelola anggaran penanganan bencana yang efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, Kabupaten Agam sebagai daerah yang memiliki berbagai potensi risiko bencana perlu memastikan kesiapan dari sisi perencanaan maupun dukungan anggaran agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan maksimal ketika dibutuhkan.
"Kita ingin, melalui kegiatan ini dapat terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait dalam mengoptimalkan penggunaan dana transfer guna mendukung upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana," ujarnya.
Kegiatan asistensi dan monitoring tersebut juga menjadi wadah evaluasi dan penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menghadapi ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
(Humas DPRD Agam)
