Rabu, 17 Januari 2018 / 29 Rabiul Akhir 1439 H
Warta DPRD Kab. Agam > Detil

Selasa, 14/05/2013 - 17:12 WIB

DPRD Kabupaten Tanah Datar Berdialog Dengan DPRD Kabupaten Agam Tentang Pemerintahan Nagari

AGAM-Komisi I Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar lakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Agam untuk berdialog tentang Perda sistem pemerintahan nagari serta sitem pendidikan yang ada di Kabupaten Agam.

Kedatangan Anggota Komisis I DPRD Kabupaten Tanah Datar di sambut Lazuardi Erman Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam beserta dengan Anggota DPRD.

Lazuardi memperkenalkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Agam berjumlah 40 orang dengan empat komisi dan enam fraksi-fraksi, ada juga anggota banggar serta ada badan kehormatan.

Dikatakan, perda pemerintahan nagari mengacu pada perda provinsi tentang pemerintahan nagari, kembali kenagari merupakan kewenangan yang ada dikecamatan atau kabup[aten diberikan sepenuhnya kenagari sesuai dengan prosedur yang sudah diatur.

Untuk pemerintahan nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar hampir sama dengan pemerintahan nagari yang ada di Kabupaten Agam, cuman ada beberapa aspek yang pelaksanaannya berbeda dengan Kabupaten Tanah Datar.

Dia menambahkan, untuk masalah pendidikan yang ada di Kabupaten Agam, untuk sementara ini masih dalam pemebenahan karena agam tahun 2009 yang lalau dilanda gempa sehingga banyak sarana sekolah yang perlu diperbaiki, sampai saat ini sudah banyak yang sudah diperbaiki baik itu melalui dana DAK maupun dana APBD.

Dilain pihak Anggota DPRD Tanah Datar menanyakan apakah di Kabupaten Agam sampai saat sekarang ini ada pemekaran nagari yang disampaikan A Wazid Dt Indo Mangkuto, disampaikan untuk Kabupaten Tanah Datar ada beberapa nagari yang terjadi gejolak ingin melakukan pemekaran, itu dikarenakan nagari terlalu luas dan pengen maju.

Untuk masalah perekonomian didaerah perbatasan antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Tanah Datar juga ditambahkan Sasmita Syafwan, perekonomian masyarakat yang ada diperbatasan merupakan tanggung jawab bersama, sumber kehidupan masyarakat bertani.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam menyampaikan untuk pemekaran sebuah nagari sampai sekarang di Kabupaten Agam belum ada akan tetapi pemekaran kecamatan yang mengakibatkan beberapa nagari harus berpisah dari kecamaan induk, seperti Kecamatan Malalak.(wan)  

Share di situs jejaring sosial :   

Komentar Warta DPRD


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan warta dprd ini.

Nama : (*dibutuhkan)

Alamat : (*dibutuhkan)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*dibutuhkan)

Komentar : (*dibutuhkan)

Security Code: