Informasi Terbaru

Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Tentang LKPJ Bupati tahun 2021

Rapat Paripurna Penetapan Propemperda 2021

Sidang Paripurna Jawaban Bupati terhadap Pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda RAPBD 2021

27 Mei 2022

dprd@agamkab.go.id

DPRD Agam Berikan Pandangan Umum Terhadap 4 Ranperda Tentang Pembentukan Nagari

  • 0
  • 7 Desember 2021

 

Ketua Dprd Agam Dr Novi Irwan,S.Pd.M.M pimpin sidang paripurna Pandangan Umum Terhadap 4 Ranperda Tentang Pembentukan Nagari ,turut hadir wakil ketua Suharman,wakil ketua Irfan Amran,anggota Dprd,Forkopimda, Plt Sekretaris Dprd  Arnel,S.Pd,M.M.Senin (6/12).

Rapat Paripurna dari Pemerintah Daerah di hadir Bupati Agam, Dr Andri Warman,M.M,Sekda Agam  Drs. Edi Busti,MSI,Staf ahli,Asisten,Kepala OPD,Kepala BUMN,BUMD dan undangan lainnya.

Untuk menindaklanjuti dari Nota Penjelasan Bupati Agam terhadap 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Nagari, DPRD setempat menggelar rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi, di Aula Utama DPRD.

4 Ranperda tersebut yakni tentang Pembentukan Nagari Gadut Barat, Nagari Gadut Timur, dan Nagari Aro Kandikia; Pembentukan Nagari Koto Tangah Sidang Koto Laweh, Nagari Koto Tangah Koto Malintang, Nagari Koto Tangah Tujuah Nagari, dan Nagari Koto Tangah Lamo; Pembentukan Nagari Kandih Lubuk Basung, Nagari Sangkir Lubuk Basung, Nagari Surabayo Lubuk Basung, Nagari Sungai Jariang Lubuk Basung, dan Nagari Parit Panjang Lubuk Basung; dan Pembentukan Nagari Tigo Koto Silungkang Timur.

Pada kesempatan itu, tujuh Fraksi DPRD Agam yakni Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, dan Fraksi PBB Hanura Berkarya memberikan pandangan umum terhadap keempat ranperda tersebut.

Adapun Fraksi DPRD Agam mempertanyakan terkait dengan tapal batas dari 13 nagari yang akan dimekarkan sudah tuntas atau belum, supaya setelah ranperda tersebut disahkan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari terkait dengan batas nagari.

Beberapa Fraksi juga mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyiapkan seluruh dokumen secara lengkap yang telah dipersyaratkan oleh Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa untuk mendapatkan kode desa/nagari dari Pemerintah Pusat.

Selain itu, DPRD Agam juga meminta kepada Pemda melalui dinas terkait agar menegaskan serta mendampingi nagari-nagari di Kabupaten Agam secara bersamaan membentuk Pokja Penetapan dan Penegasan Batas Nagari mengingat hal tersebut sangat penting dilakukan karena terkait dengan besaran dana desa yang akan dikucurkan oleh Pemerintah Pusat.

(Humas DPRD Agam)



Berita Terkait