Senin, 16 Juli 2018 / 3 Zulqaidah 1439 H
Warta DPRD Kab. Agam > Detil

Selasa, 03/07/2018 - 04:26 WIB

Pandangan Umum DPRD Agam terhadap Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2017

PIMPINAN DPRD DAN BUPATI SAAT RAPAT PARIPURNA PANDUM FRAKSI THD RANPERDA PERTANG

Pandangan Umum DPRD Agam terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam menggelar Rapat Peripurna pandangan umum fraksi atas Nota Bupati Agam terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017, di Aula Utama DPRD Agam, Senin (2/7).
Rapat yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra itu, juga dihadiri oleh Bupati Agam Indra Catri, Wakil Ketua DPRD Agam Suharman dan Taslim. Turut dihadiri oleh Anggota DPRD Agam, Asisten, serta Kepala OPD.
Fraksi Demokrat, melalui juru bicara Fauzi menyampaikan, keberhasilan mendapatkan Opini WTP adalah karena BPK menilai Pemda mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik termasuk pengelolaan aset milik daerah.
“Agar prestasi ini dapat dipertahankan, kami sarankan supaya Pemda terus berbenah terutama pengelolaan aset milik daerah yang didukung dengan bukti kepemilikan yang kuat sebagaimana yang diamanatkan dalam PP Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,” kata Fauzi.
Sementara itu, AR Yutinof dari Fraksi Golkar PBB mengatakan karena program status jalan simpang siur di kecamatan, diharapkan agar dilakukan penataan ulang jalan kabupaten, jalan nagari di setiap kecamatan serta dengan kondisi yang ada sekarang.
Fraksi PKS melalui juru bicara Syafruddin meminta penjelasan tentang program pemeliharaan jalan, baik ketersediaan anggaran ataupun realisasi pelaksanaan sepanjang tahun 2017. Hal itu dikarenakan banyaknya infrastruktur jalan yang kirang mendapat pemeliharaan, bahkan kondisinya sudah banyak yang rusak.
Sedangkan, Fraksi PAN melalui juru bicara Syaflin mengingatkan agar Pemda benar-benar melaksanakan tugasnya secara maksimal terutama OPD yang berhubungan dengan penerimaan daerah, sehingga bisa meningkatkan penerimaan daerah dimasa yang akan datang.
Sementara itu, pendangan Fraksi Nurani Nasdem yang disampaikan oleh Zul Ikhsan mengatakan penerimaan pajak daerah tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 6 miliar lebih, namun disisi lain retribusi daerah belum mencapai target.
“Pada tahun 2017 retribusi daerah hanya tercapai sebesar 78,70 persen, angka tersebut berada dibawah capaian tahun 2016. Maka dari itu, kami mohon penjelasan penyebabnya dan apa langkah yang akan dipersiapkan agar tercapainya target tersebut,” ujarnya.
Fraksi Gerindra, melalui juru bicara Gusdanur menyampaikan berkaitan dengan pengelolaan keungan diperlukan kapasitas dan akuntabilitas sesuai dengan mekanisme laporan keuangan dengan yang ada di lapangan. Diperlukannya peningkatan dan pembekalan aparatur pelaksana terutama sekali dipemerintahan nagari dalam pengelolaan keuangan nagari.
(Humas DPRD Agam)

Share di situs jejaring sosial :   

Komentar Warta DPRD


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan warta dprd ini.

Nama : (*dibutuhkan)

Alamat : (*dibutuhkan)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*dibutuhkan)

Komentar : (*dibutuhkan)

Security Code: