Rabu, 20 September 2017 / 28 Zulhijjah 1438 H
Warta DPRD Kab. Agam > Detil

Selasa, 03/10/2016 - 11:24 WIB

Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupten AGAM Dengan DPPKA Kabupaten Agam

Rapat Kerja Komisi I Dengan DPPKA Kabupaten Agam  yang di hadiri oleh Kepala Bagian Pertanahan   Rahmat Lasmono dan Kabid Aset  Afri Hendra, pendamping Komisi I Dari humas Hasneril dan Niko .
Rapat dipimpin oleh Erdinal,S.Sos.,Sekretaris Komisi I Beserta anggota  Irfawaldi,Tos Helmadi.SH.,Muhammad Abrar dan Helmon Dt Hitam.rapat hari Rabu tanggal 28 September 2016 di Aula II DPRD Agam.
Rapat .
Erdinal mengatakan rapat ini intinya untuk mengkaji regulasi tentang permohonan Hibah untuk tanah Kejaksaan Lubuk Basung,Eks tanah SD 07 Balingka dan Hibah untuk Balerong Nagari Sungai Tanang.
Erdinal mengatakan untuk SD dan Walinagari  tidak ada masalah sedangkan tanah untuk Kajari belum jelas berapa luasnya dan ini perlu ditinjau lapangan untuk kejelasan berapa luasnya supaya memadai untuk kebutuhan Kejari ungkap Erdinal melalui humas DPRD Hasneril.

Helmon Dt Hitam anggota Komisi I DPRD Agam mengatakan hibah tanah untuk Kejari Lubuk Basung di Maninjau perlu ditinjau ke  lapangan,DPRD Memang berharap ada perwakilan Kejari di Agam wilayah Timur dan perlu ditinjau bersama DPRD kelapangan sedang SD 07 Balingka tidak banyak persoalan ,karena  bagian aset sudah berdiri  aset yang ada di Nagari harus dihapus dan dihibahkan ke Nagari.dan berharap ke Bagian Aset untuk mendata kembali aset-aset yang ada di Nagari.
Irfawaldi anggota komisi I  DPRD Secara prinsip dari permohonan  hibah yang disampaikan  di DPRD,sangat setuju tapi sebelum dihibahkan perlu dilihat betul lokasinya yang akan dihibahkan.
Irfawaldi juga meminta ke Pemerintah daerah untuk memikirka n menurut informasi pada tahun 2017 PJKA mulai aktif kembali  dan pemerintah daerah terutama bagian aset   harus memikir bangunan yg dekat jalur PJKA seperti Kantor Camat Banuhampu,Puskesmas karena berada dilokasi PJKA dan perlu dicadangkan tanah untuk pengalihan kantor tersebut minimal 8000 meter..
Kabag Pertanahan Rahmat Lasmono mengatakan dari Kementerian perhubungan  memang sudah ada pemberi tahuan dari PJKA  bahwa PJKA akan diaktifkan pada tahun 2015 dan kajian sudah dilakukan dari tahun 2014,mengenai tanah untuk Kejari sudah ada tinjauan lapangan untuk melihat lokasi dan kondisi  mana yang cocok.
Kabid Aset Afri Hendra juga mengatakan sangat sepakat  dengan permintaan komisi I untuk dijadwalkan turun kelapangan untuk pencatatan aset .apalagi dengan adanya rencana PJKA yang akan mengaktifkan  kembali  jalur di Bukittinggi .

Share di situs jejaring sosial :   

Komentar Warta DPRD


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan warta dprd ini.

Nama : (*dibutuhkan)

Alamat : (*dibutuhkan)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*dibutuhkan)

Komentar : (*dibutuhkan)

Security Code: