Selasa, 21 November 2017 / 2 Rabiul Awwal 1439 H
Warta DPRD Kab. Agam > Detil

Senin, 04/09/2016 - 12:16 WIB

Paripurna Penyampaian Pandangan umum Fraksi Tentang Ranperda Perubahan APBD Tahun 2016 pada hari Jumat 26 Agustus 2016 di Aula utama DPRD

Paripurna  Penyampaian Pandangan umum Fraksi Tentang Ranperda  Perubahan APBD Tahun 2016 pada hari Jumat 26 Agustus 2016 di Aula utama  DPRD Kabupaten Agam,
Rapat Paripurna di pimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Agam Marga Indra  Putra.S.Pd.
Hadir wakil ketua DPRD Kabupaten Agam dan anggota  .dari pemerintah daerah hadir wakil Bupati Agam  Trinda  Farhan Satria  ,Sekda Agam Drs.Martias Wanto ,Plh Sekretaris DPRD Gusnel.S.Sos.,dan seluruh kepala SKPD,BUMN,BUMD dan camat se Kabupaten Agam,
Masing-masing  fraksi menyampaikan pandangan umum Fraksi Demokrat  yang pertama menyampaikan  yang disampaikan  oleh ketua Fraksi Fauzi  yang mempertanyakan sejauh mana  Pemerintah  Daerah  dalam  menyiapkan KUA -PPAS tahun anggaran 2017 sesuai dengan  Ranperda  tentang  OPD yang baru,Fraksi Demokrat juga meminta kepada Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD untuk segera membentuk TIM Pemekaran daerah Kabupaten Agam  , fraksi Demokrat mengharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk segera mengambil  langkah-langkah melakukan efesiensi belanja dibeberapa pos termasuk pembahasan APBD perubahan 2016  yang segera dibahas agar roda pemerintahan Kabupaten Agam  tetap berjalan  pasca dengan penundaan dana DAU yang sangat berpengaruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. menyusul Fraksi  Golkar Plus PBB  yang disampaikan oleh Ar Yutinof meminta kepada SKPD melalui Bupati untuk bisa mempercepat kinerja dengan segala kebijaksanaan untuk merampungkan kegiatan-kegiatan baik fisik maupun non fisik yang masih tertinggal  menjelang  akhir Desember 2016 agar tidak terkesan bahwa bulan Desember merupakan bulan full action yang tergesa-gesa  ,  fraksi Golkar plus PBB juga menanyakan  sudah berapa persen pencapaian PAD sampai bulan Agustus 20016. Fraksi PKS  disampaikan oleh Rizki Abdillah Fadhal diantaranya menanyakan tentang dibatalkannya pembangunan  Kantor Dinas DIPERTAHORNAK pada tahun 2016 ,padahal kantor dinas pertanian,tanaman pangan,hortikultura dan perternakan  kondisinya  sangat memprihatinkan, Fraksi PKS juga menanyakan kenapa Kabupaten Agam terpilih menjadi  daerah yang ditunda DAU selama 4 bulan kedepan.Fraksi PAN dibacakan oleh Ali Fuadi  Dt Muncak  menanyakan perlu penyesuaian target pendapatan  Asli Daerah  yang mana  semula di targetkan  sebesar  Rp.96.035.666.660,- ditingkatkan menjadi sebesar  Rp. 104.165.775.936,- artinya naik sebesar Rp. 8.130.109.276.- dengan meningkatnya PAD  yang ditargetkan oleh Pemerintah  daerah  pada perubahan RAPBD tahun 2016 ini. Fraksi PAN sangat mengapresiasi atas upaya ini dan pada tahun 2017 dapat ditingkatkan lagi karena masih banyak lagi sumber-sumber PAD di Kabupaten Agam,berkenan dengan keluarnya peraturan Menteri Keuangan RI nomor  :125/PMK.07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum  tahun Anggaran 2016 berkenaan dengan itu Fraksi PAN mohon kejelasan.fraksi PPP yang dibacakan oleh Ridwan Suhaili.D.Ag.M.Ed., mempertanyakan beberapa proyek  Hotmix ada beberapa pengecoran Bahu jalan dan Dam tebing-tebing  jalan serta pengecoran  jalan lingkungan yang sudah rusak meskipun beberapa bulan baru selesai pekerjaannya,Fraksi  PPP juga meminta kepada Pemerintah dan semua pihak untuk sepakat  terhadap Pemekaran Agam agar segera merealisasikan proses-prosesnya.
Fraksi  Nurani Nasdem yang dibacakan oleh Zul Ikhsan  mengatakan Fraksi Nurani Nasdem sangat bersyukur atas peningkatan PAD tahun 2016 sebesar Rp.8.130.109.276.00.-dan mohon penjelasan dari mana saja peningkatan dan sumber-sumber apa yang belum memenuhi target juga mohon dijelaskan dan juga mempertanyakan penurunan dana perimbangan tahun 2016 sebesar  Rp.14.032.650.751,- dari Rp.1.223.381.665.820,-menjadi Rp. 1.209.349.015.069 faktor apa yang menyebabkan penurunan tersebut .Fraksi yang terakhir menyampaikan fraksi Partai Gerinda yang dibacakan oleh Novi Irwan,S.Pd.MM.,menyarankan kepada Bupati agar alokasi dana pendidikan termasuk bantuan khusus  propinsi secepatnya pelaksanaan sehingga anggaran untuk pendidikan terealisasi dalam APBD perubahan baik untuk fisik maupun peningkatan mutu pendidikan termasuk SKPD lainnya sehingga program-program yang sudah disusun tidak dilaksanakan dengan terburu-buru serta dapat terlaksana secara maksimal,semua fraksi di DPRD Agam dalam pandangan umumnya rata-rata menyoroti tentang keluarnya Peraturan Menteri keuangan RI nomor :125/PMK.07/2016 tentang  penundahaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum dan juga tentang percepatan Pemekaran Agam

Share di situs jejaring sosial :   

Komentar Warta DPRD


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan warta dprd ini.

Nama : (*dibutuhkan)

Alamat : (*dibutuhkan)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*dibutuhkan)

Komentar : (*dibutuhkan)

Security Code: